jelaskan tentang hak beribadah pada uu ketenagakerjaan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH. jelaskan tentang hak beribadah pada uu ketenagakerjaan

Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah karena beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku selama. Total ada 1. 5 menit membaca Oleh Kartika Ratnasari pada August 7, 2017. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. ebagai langkah awal mempelajari hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pada modul yang pertama ini akan diperkenalkan secara singkat sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Belum tahu apa saja yang sebenarnya menjadi hak kamu sebagai pekerja kantoran? Jangan sampai dirugikan, yuk pelajari apa saja hak pekerja yang tertera di undang-undang! 1. 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang vital; UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Ibadah di Masjidil Haram hingga Ziarah Makam Rasulullah. Dalam UU Ketenagakerjaan, aturan pesangon bagi karyawan yang terkena PHK diatur dalam Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 13 Tahun 2003 Pasal 78 Ayat (1) Huruf a mengenai Ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan. Undang-undang No. Pembahasan mengenai perkembangan hukum ketenagakerjaan ini dibagi ke dalam tiga kegiatan belajar. Berdasarkan Undang-Undang No. perempuan antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan pada Malam Hari,UU ketenagakerjaan No. Ady Thea DA. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam konstitusi. 01 tahun 1970, Keppres No. Beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang diubah oleh UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut: 1. Telah diatur jelas tentang ketentuan yang menjelaskan bahwa pekerja/buruh perempuan dengan tidak adanya diskriminasi memiliki hak yang sama dengan pekerja/buruh laki-laki. 13 Tahun 2003 selain yang telah dijelaskan di atas. Tentang hak melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya; Pasal 86 UU Ketenagakerjaan No. Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11/2020). 2. Pasal 69 ayat (2) huruf g jo. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,masa kerja, uang ganti kerugian dan uang pisah. Pasal 66 UU Cipta Kerja tidak dicantumkan mengenai batasan pekerjaan yang dilarang dilaksanakan oleh pekerja outsourcing , padahal dalam Pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebelumnya diatur mengenai pekerjaan yang dapat. Berikut sanksi tersebut, antara lain: Sanksi administratif. Dasar Hukum Penyediaan Tempat Ibadah Di Kantor. Berikut hasil riset Hukumonline terkait pengujian. 2. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. JAKARTA, HUMAS MKRI – Definisi pengusaha dan pemberi kerja pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dalam konteks hubungan kerja memang mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah,. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang. Pasal 104 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat tenaga kerja. disimpulkan: 1. 7. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Termuat dalam Undang-undang No 13 Tahun. Cuti Tahunan. 2003”) tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan Pasal 77 UU No. Pekerja atau Buruh Wajib Melaksanakan Ketentuan Perjanjian Kerja. Meskipun begitu, UU tersebut juga membatasi waktu kerja lembur karyawan, yaitu maksimal selama 3 jam. Hukumonline. Undang-Undang No. Hak beribadah merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 3Baca Juga: Hak dan Kewajiban Pekerja Menurut UU Ketengakerjaan. Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang meliputi: 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan waktu yang cukup agar pekerjanya dapat melakukan ibadah sesuai agama dan/atau. 13 Th. 11 Tahun 2020 tentang Cipta. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. Uang Pesangon. No. Sedangkan dalam PP diubah menjadi paling lama 5 tahun. Dasar Hukum Penyediaan Tempat Ibadah Di Kantor. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 3. UU Cipta Kerja menghapus aturan hukum outsourcing di Indonesia yang sebelumnya termuat dalam Pasal 64 dan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan. Peraturan alih daya di UU Cipta Kerja. 13 Th. Perlindungan hukum terhadap buruh atau pekerja perempuan merupakan salah satu realisasi hak asasi manusia yang senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut: Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga. Ternyata, dalam pelaksanaannya, hak ini juga harus. H. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau b. 00 sampai dengan pukul 07. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi. Tenaga kerja terdidik. [1] Namun hal tersebut dikecualikan bagi anak. 13 Tahun 2003 Pasal. 3 3. Peraturan perundang-undangan tersebut membawa dampak dalam pembelajaran di mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Di Aceh, beberapa organisasi juga diadili, dengan tudingan “sesat”. Selama pekerja perempuan tidak masuk kerja karena keguguran kandungan, pengusaha tetap wajib. perencanaan tenaga kerja mikro. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo. Peraturan terkait lembur karyawan pun telah diatur oleh Undang-Undang No. karena Undang-undang Nomor 13 Hari 2003 Tentang Ketenagakerjaan mutakadim mengaturnya dengan selaras. Hak Pekerja Menurut UU No 13. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu yang diperoleh dari bidang pendidikan. Inama Anusantari, Iffatin Nur: Hak Cuti Haid, Hamil. Jika dikaitkan dengan konteks agama, maka Indonesia mempunyai konstitusi khusus yang memuat jaminan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. di atas tentang hal memperhitungkan uang upah itu, sehingga tidak boleh. Dasar hukum yang mengatur mengenai magang adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu pada pasal 21-27. Pasal 5 ayat (1) UU 21/2000 mengatur hal demikian: Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Hal tersebut. A. UU Ketenagakerjaan membagi macam-macam cuti, yaitu: Cuti Tahunan; Menurut Pasal 79 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan, cuti tahunan wajib diberikan kepada pekerja sekurang-kurangnya 12 hari setelah pekerja bekerja selama 12. [1] Penjelasan Pasal 80 UU 13/2003. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut;. Menetapkan hari besar suatu agama sebagai libur nasional, agar umat beragama yang melaksanakan acara keagamaannya bisa lebih fokus menjalaninya. Adapun hak-hak tenaga kerja menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu sebagai berikut: Sesuai dengan Pasal 5 yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan Pasal 6 yaitu Setiap pekerja/buruh berhak. 13/2003 (UUK) menyebutkan: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; Draft RUU. 4 tahun 1993 dan No. 11/2020), UU SP/SB (UU 21/2000), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja (Kepmenakertrans 187/2004), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak Berserikat. Ibid,. 11 Tahun 2020 Yang Baru. Setiap individu dan UU tau peraturan tentang hak asasi manusia menurut UU ini, mewajibkan setiap orang dan lembaga untuk mematuhinya. Jika dalam UU Ketenagakerjaan, ketentuan pengali pesangon adalah 1 sampai 2 kali. 13 tahun 2003 adalah tentang ketenagakerjaan , di dalam Undang- Undang ketenagakerjaanKetetapan Cuti Umrah Karyawan. Pasal 80 Undang-Undang No. 977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Menurut buku Pengantar Hukum Ketenagakerjaan karya Lalu Husni, hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Salah satu hak yang diatur di dalam perjanjian kerja. 21 tahun 1999, LN Tahun 1999 No. Agar setiap orang mengetahuinya. Berikut ini adalah pasal-pasal dari UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 13 Tahun 2013: 0 of 200 max characters. A. 000 Jawa Barat, Bekasi Kota. Beredar kabar bahwa cuti atau hak tersebut. mengenai hak-hak pekerja yang seharusnya wajib dipenuhi oleh perusahaan tempat pekerja bekerja sebagaimana termaktub dalam pasal 27 Undang-undang. 2. Melalui perubahan UU Cipta Kerja diatur pula waktu untuk pekerjaan khusus yang bisa kurang dari 8 jam per hari atau pekerjaan yang bisa lebih. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara/LN Tahun 2003 No. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: upah minimum;UU Ketenagakerjaan No. Dalam hal ini, haji diatur dalam Undang. anak,tetapi terdapat pengecualian dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak-hak bagi pekerja anak. Pasal 5 UU No. DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020. Namun sebaliknya pada UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak disebutkan dengan jelas. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2. Undang-undang No. Drs. 012/PUU-I/2003) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 yang baru. Dari pengertian di atas maka yayasan sebagai salah satu badan hukum sosial tunduk pada UU Ketenagakerjaan. Kewajiban mengenai memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan tercantum dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 11. 13 Tahun 2003 tentang. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sebelum menjelaskan mengenai uang pisah, terlebih dahulu kami jelaskan hak-hak yang diterima oleh pekerja yang mengundurkan diri. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan dan Ratifikasi Konvensi ILO Purbadi Hardjoprajitno, S. Hal-hal terkait ketenagakerjaan di Indonesia dijelaskan dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan. Dalam aturan lama di UU Ketenagakerjaan, perusahaan hanya bisa melakukan kontrak kerja perjanjian PKWT paling lama 3 tahun. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan dengan. 1. Hak atas Cuti Tahunan. Hubungan Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Ada beberapa perubahan signifikan dalam norma ketenagakerjaan, diantaranya aturan PKWT, alih daya, penggunaan TKA, mekanisme PHK, hingga sanksi administratif dan pidana. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang. com (tahun 2010, Klinik Hukumonline , Cuti Massal Karyawan (Cuti Bersama) yang ditulis oleh Umar Kasim). Ingat, cuti adalah hak karyawan yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. cara pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran ini dengan penempatan tenaga kerja. Teori Tentang Hukum Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan dan Pengusaha a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja) mengatur tentang prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pelaksanaan. Buruh/Pekerja Istilah buruh ditegaskan didalam Pasal 1 ayat (4) UU Ketenagakerjaan itu menyatakan bahwa : “ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun”. 1. Libur Mingguan dan Hari Libur Resmi. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan Menurut Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang. Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan. Penjelasan: Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. karena ini sudah diatur di dalam Undang Undang ketenagakerjaan yang harus dipatuhi, atau perusahaan akan mendapatkan denda. 5. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Kerja melekat pada tubuh manusia. Jumiarti,Hukum ketenagakerjaan;(Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacacana;2011);hlm. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1. 13 Tahun 2003, bahwa penanaman asas keseimbangan kepentingan dalam aturan hukum yang mengandung nilai kejujuran, kepatutan, keadilan, serta tuntutan moral, seperti hak, kewajiban dan tanggungjawab) dalam hubungan antara manusia sesuaiMenyediakan Waktu untuk Beribadah. Undang-Undang No. Jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut UU Ketenagakerjaan Repubik Indonesia No 13 Tahun 2013, pemberi kerja atau pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur. Dasar Hukum: Undang-undang Dasar Negara Republik. 13 tahun 2003 menyatakan, “Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23. Penerapan hari kerja oleh pengusaha terhadap karyawan di hari besar keagamaan; 2. Upah yang menjadi hak buruh tertulis dalam UU Ketenagakerjaan. dijelaskan dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, tepatnya pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Secara umum, setiap perusahaan memiliki aturan sendiri untuk jenis izin ini, yang mungkin terkait dengan peraturan perusahaan atau kesepakatan bersama. TEMPO. Serikat ini sendiri bersifat bebas bebas, terbuka, mandiri, demokratis. Merujuk pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Berikut hak karyawan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan: Hak dasar untuk memperoleh upah yang layak. Melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah mengubah puluhan UU, salah satunya UU No. Hum. Hak Pengusaha/ Majikan : a. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tahun 2003, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada kenyataannya, penerapan undang-undang adalah penting untuk memastikan dihormatinya hak-hak warganegara, pengusaha, dan pekerja serta serikat pekerja di semua bidang yang tercakup dalam ke-10 prinsip Global Compact PBB. 085624371576 jasa pembuatan haki terpisah cimareme jasa konsultasi hak cipta. 102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur. 85 (1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Dasar hukum dibuatnya perjanjian kerja laut – “PKL” (zee-arbeidsovereenkomst) -- pada prinsipnya mengacu pada Buku II Bab 4 KUHD tentang Perjanjian Kerja Laut, khususnya Bagian Pertama tentang Perjanjian Kerja Laut Pada Umumnya. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan. Berikut hasil riset. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan pada waktu sebelumnya, selama dan setelah jam kerja. Macam-macam hak pekerja meliputi atas : a. (3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Masa. Cuti karena alasan penting. Mengenai Upah atau pengupahan, Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30, pengertian upah adalah: Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yangTujuan Pembangunan Ketenagakerjaan. id - Setiap warga negara memiliki hak, bahkan semenjak lahir. 1. Ada yang didasarkan perjanjian kerja (DHK), ada yang berdasarkan. Hak tenaga kerja Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam. Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap perempuan atas kasus tertentu, hak perempuan dalam Pasal 153 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstutusi No. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. Aturan tersebut berbunyi “ Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam. Perubahan tersebut dinilai kontroversial dikarenakan beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja memberikan lebih banyak ruang bagi pihak perusahaan untuk mengaturKompas. Dalam UU Ketenagakerjaan, ada sejumlah cuti khusus untuk buruh perempuan yakni cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan dan cuti keguguran. Pasal 69 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas). Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: human rights, bahasa Prancis: droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. 13 tahun 2003 tentang. Dasar hukum dari hukum ketenagakerjaan adalah adalah: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat 4: Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a.